pertambangan rakyat. pertambangan rakyat dalam pertambangan batu kapur yang banyak kegiatan atau usahanya di Kabupaten Gunungkidul. pertambangan rakyat

Permohonan Kartu Izin Meledakkan (KIM) 19. Secara definitif, berdasarkan Pasal 1 angka 8 PMK 61/2021, WPR adalah bagian dari wilayah pertambangan tempat dilakukan kegiatan usaha pertambangan rakyat. 3. Tambang emas di Aceh: Aktivis dan masyarakat akan terus tolak rencana produksi PT EMM 11 April 2019. Aspek Hukum Pertambangan Rakyat. Menimbang: Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2018 tentang Perlakuan Perpajakan dan/atau Penerimaan Negara Bukan Pajak di Bidang Usaha Pertambangan Mineral perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Hak dan Kewajiban Perpajakan bagi Pemegang Izin Usaha. PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA. Adapun temuan Ombudsman RI adalah pertama, mengenai pola aktivitas pertambangan ilegal, kedua. Izin Usaha Pertambangan (IUP) adalah wujud tertib administrasi terkait manajemen usaha dan pendayagunaan bahan alam yang diterbitkan kepada badan usaha nasional, kemudian swasta, dan badan usaha asing, serta koperasi. [1] Namun kemudian, melalui UU 3/2020 pemberian izin diperluas lagi salah satunya Surat Izin. Selain IUP, pemberian perizinan lainnya berupa Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) untuk 1 Daerah Provinsi, Izin Pengangkutan dan Penjualan serta IUP untuk Penjualan golongan mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu, dan batuan juga. Andiko Mancayo. Selain itu, terdapat organisasi masyarakat yang turut andil di bidang wilayah adat, hukum adat, masyarakat adat, serta hak ulayat sebagai kontrol sosial di wilayah pertambangan rakyat. com, JAKARTA – Pemerintah dan DPR sepakat mendelegasikan kewenangan pengelolaan jenis pertambangan kepada Pemerintah Daerah terkait perizinan batuan skala kecil dan Izin. Permohonan Kartu Pekerja Peledakan (KPP) Madya. Izin pertambangan rakyat merupakan izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas. 051 Pemulihan Lahan Bekas Tambang - 53. Hassan dan kawan-kawan menyusun mosi mendesak pemerintah untuk segera mengambil langkah-langkah membenahi pengaturan dan pengawasan usaha pertambangan di Indonesia. Komjen Agus menyebut tambang rakyat dengan istilah koridor diberi. "Anehnya saat dilakukan penindakan, 22 alat berat berupa excavator itu hilang, untuk itu diharapkan kepada Pemerintah Provinsi Sulteng dan jajaran teknis untuk menertibkan segala praktek yang melanggar hukum," kata Amirudin Rauf. 10. Dengan pengawasan ketat, WPR dinilai salah satu cara meminimalisir kerusakan lingkungan, maupun menekan konflik sosial. serta menentukan apakan Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dapat diterbitkan atau tidak, pemerintah kabupaten/kota tidak memiliki kewenangan penerbitan izin pertambangan. Statistik Pertambangan Minyak dan Gas Bumi 2010-2014. (4) Izin pertambangan rakyat diberikan untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dalam hal diperlukan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama. 27. Sebelum UU No. 13. 4 PEMANFAATAN TANAH ULAYAT OLEH MASYARAKAT HUKUM ADAT SEBAGAI KEGIATAN PERTAMBANGAN RAKYAT. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau Metode tambang semprot yang menggunakan mesin berkekuatan 5,5 PK/unit untuk menambang emas pada aluvial tua atau tanah lapukan, selanjutnya material tersebut diolah ke dalam " sluice box " yang kemudian mineral-mineral berat yang tertinggal dalam sluice box di dulang untuk memperoleh emas Hasil perhitungan sumber daya hipotetik emas aluvial di. 23 Dec 2015. Dalam penanganan pertambangan rakyat perlu mengedepankan pemberdayaan masyarakat petambang dengan memerhatikan aspek-aspek kebijakan, kelembagaan,. "Berdasarkan Perpres No 55 Tahun 2022 sudah didelegasikan ke gubernur (penerbitan IPR-red), akan tetapi menerbitkan IPR ada beberapa dokumen yang diterbitkan terlebih dahulu," kata Kepala Dinas ESDM Provinsi. WPN ini dapat diusahakan sebagian luas wilayahnya. (3) Dalam 1 (satu) WPR dapat diberikan 1. Wilayah Usaha Pertambangan; b. Bisnis. 39. Baca Juga: Perhapi Sarankan Pemerintah Amankan Lahan Eks PKP2B dari Penambang Tanpa Izin1. Tujuannya memberikan kemudahan kepada masyarakat, mudah pengawasan dan pembinaannya serta. Liputan6. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif menuturkan adapun dasar pertimbangan penarikan kewenangan. Dan bahkan bila diajukan satu pertanyaan tambahan, apa yang menjadi penyebab banjir kota Samarinda, maka 8 dari 10 orang akan mengatakan "Banjir ini akibat tambang". Salah satu pasal dalam beleid itu menyatakan tambang rakyat adalah bagian dari ekosistem pertambangan nasional. Dimana nantinya Pemda di tiap lokasi. Tiga tahun terakhir [2017-2020], tercatat 60 orang. Pasal tersebut merupakan deklarasi fundamental pengambilalihan penguasaan sumberdaya alam (termasuk tambang) dari tangan rakyat pada bangunan kekuasaan yang lebih 14 besar yaitu negara. Dengan adanya persetujuan pemerintah, maka akan ada proses audit dan evaluasi kegiatan pertambangan. Mengenai keberadaan PETI ini, Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM Ridwan Djamaluddin menegaskan bahwa PETI ini bukanlah pertambangan rakyat. asas dan tujuan 3. Wilayah Pertambangan Rakyat’ yang dituangkan dalam lembar peta tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini. Izin Pertambangan Rakyat. Penduduk setempat adalah penduduk yang bertempat tinggal disekitar wilayah pertambangan rakyat. Izin Pertambangan Rakyat (IPR) IPR adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas (Pasal 1 angka 11 PP 96/2021). pertambangan rakyat menjadi tidak jelas pihak mana yang berwenang menetapkan wilayah pertambangan rakyat. Oleh, Fenty Puluhulawa dan Nirwan Yunus. Administrasi negara tidak hanya melindungi aparatur pejabat tetapi juga rakyat itu sendiri. Di masa Orde Lama, tepatnya pada tahun 1951, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Sementara (DPRS), Teuku Mr. , 2012). “Bagi kita akan menyiapkan terkait dengan pertambangan rakyat. Pertambangan, Izin pertambangan Rakyat atau Izin Usaha Pertambangan khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 37, pasal 40 ayat (3), pasal 48 dan pasal 67 ayat (1), pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) Undang-Undang ini dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. ESDM One Map Indonesia mempunyai manfaat dan peran penting dalam sektor mineral dan batubara misalnya untuk mengidentifikasi Kawasan atau lahan tumpeng tindih, mengidentifikasi luas wilayah izin usaha. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan. Permen ESDM No. 6. Lt. dalam proses pertambangan rakyat terdiri dari pelimbang timah, pekerja tambang inkonvensional, penambang dengan menggunakan pompa air, pemilik tambang inkonvensional, pekerja lobi timah, dan pembeli timah. 6. VI MINING BUSINESS BAB VII IZIN. Jasa Pertambangan adalah kegiatan jasa untuk melakukan kegiatan yang berhubungan dengan kuasa pertambangan dan kegiatan penunjang lainnya. Pada zaman pendudukan Jepang, di sinilah romusha banyak yang meninggal akibat perlakuan buruk militer. untuk melegalkan kegiatan tersebut dalam bentuk Izin Pertambangan Rakyat (IPR); namun berbenturan dengan persyaratan IPR yang diatur dalam Undang-undang No. Terhadap Kegiatan Pertambangan Kaitannya Dengan Pengelolaan Lingkungan (Studi Kasus Penambangan Batu Gamping Di Kawasan Karst Gombong Selatan, Kebumen, Jawa Tengah,” Jurnal Law Reform 12, No. Dari penetapan itu, Pemprov Papua baru bisa mengeluarkan izin pertambangan rakyat untuk perorangan atau koperasi," katanya, Kamis (6/8). Foto: Ilustrasi Tambang Ilegal (Mindra Purnomo/tim infografis detikcom) Jakarta -. 3 Tahun 2020. Secara umum penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis kebijakan Pemerintah Daerah dalam memberikan perlindungan hukum terhadap pertambangan rakyat, untuk mengetahui dan menganalis faktor-faktor yang menjadi kendala dalam menyelesaikan persoalan. Pengesahan Kepala Teknik Tambang / Penanggung Jawab Teknik dan Lingkungan. Dihapus. 36. Pasal 21 WPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ditetapkan oleh bupati/walikota setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota. [1] Namun kemudian, melalui UU 3/2020 pemberian izin diperluas lagi salah satunya Surat Izin Penambangan Batuan (“SIPB”). Pengaruh Kegiatan Penambangan Emas Terhadap Kondisi Kerusakan Tanah Pada Wilayah Pertambangan Rakyat Di Bombana Provinsi Sulawesi. Tidak semua tempat dapat diajukan sebagai WPR. Untuk mendapatkan izin pertambangan rakyat (IPR), Dinas ESDM Bangka Belitung masih melakukan pembahasan agar kegiatan pertambangan rakyat ini berjalan sesuai ketentuan. Wilayah Pencadangan Negara, yang selanjutnya disingkat WPN adalah bagian dari WP yang dicadangkan untuk kepentingan strategis nasional. Aturan Pertambangan Rakyat. “Sesungguhnya pertambangan rakyat ini harus ada tata kelola yang baik. 2, Agustus 2021:. "syarat (mengeluarkan izin pertambangan rakyat-red), kita harus menyusun dokumen pengelolaan WPR yang disusun oleh menteri. Eksploitasi adalah kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan minyak dan/atau gas bumi, atau panas bumi, dari Wilayah Kerja Minyak. Kewajiban Perusahaan Pertambangan Dalam. Wilayah Pertambangan Rakyat, selanjutnya disebut WPR, adalah bagian dari WP tempat dilakukan kegiatan usaha pertambangan rakyat. 929. penguasaan mineral dan batubara 4. Wilayah Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut WPR, adalah bagian dari WP tempat dilakukan kegiatan Usaha Pertambangan rakyat. Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan, serta reklamasi dan pasca tambang. 2021. Direktur Teknik dan Lingkungan Minerba, Lana Saria memaparkan, salah satu upaya yang dilakukan dalam menangani kegiatan Peti,. Adapun biaya izin pertambangan rakyat ditanggung oleh pihak pemohon (jika memang ada). Usaha pertambangan harus dapat mempercepat pengembangan wilayah dan mendorong kegiatan ekonomi masyarakat/pengusaha kecil dan menengah serta mendorong tumbuhnya industri penunjang pertambangan. Konsep tambang rakyat sudah di atur dalam undang-undang. Peresmian Pembukaan Kongres Ke-2 Tambang Rakyat, Jakarta 1 November 2016. 43. Konsep hukum pertambangan rakyat yang berkelanjutan di Kabupaten Lombok Barat yaitu membuat kebijakan yang mengatur tahapanpertambangan rakyat mulai dari sosialisasi kepada masyarakat untuk menyebarkan informasi Tambang Rakyat, setelah itu Penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR). 68 Wilayah Pencadangan Negara, selanjutnya disebut WPN, adalah bagian dari WP yang dicadangkan untuk kepentingan strategis nasional. Wilayah Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut WPR, adalah bagian dari WP tempat dilakukan kegiatan usaha pertambangan rakyat. Amanat UUD 1945 ini merupakan landasan pembangunan pertambangan dan energi untuk memanfaatkan potensi kekayaan sumber daya alam, mineral, dan energi yang. Pasal 22 Kriteria untuk menetapkan WPR adalah sebagai berikut:IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT Bagian Kesatu Umum Pasal 47 (1) IPR diberikan oleh bupati/walikota berdasarkan permohonan yang diajukan oleh penduduk setempat, baik orang perseorangan maupun kelompok masyarakat dan/atau koperasi. BAB I. - Surat Ijin Pertambangan Rakyat (SIPR) (Pasal 10, 15) Legalitas usaha berupa sistem perijinan yang terdiri dari: -Ijin Usaha Pertambangan (IUP) -Ijin Usaha Pertambangan Rakyat (IUPR) -Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) (Pasal 35) Pemerolehan ijin usaha pertambangan dilakukan dengan pengajuan permohonan ijin usaha. Bentuk konflik yang terjadi di wilayah Gunong Ujeun adalah konflik laten. pertambangan adalah suatu usaha mengambil dan memanfaatkan bahan-bahan galian,. Agar sumber daya alam tersebut dapat membawa kesejahteraan bagi rakyat Indonesia maka diperlukan kebijakan pertambangan yang berpihak kepada kepentingan ekonomi nasional. 39. Hal 28Setiap usaha pertambangan rakyat pada WPR dapat dilaksanakan, jika telah mendapatkan IPR dari Bupati. IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT Bagian Kesatu Jenis Pertambangan Rakyat Pasal 12 (1) Kegiatan pertambangan rakyat digolongkan atas: a. 5 Maka pertambangan yang saat ini terjadi di desa Tanah Putih adalah pertambangan batuan yang sudah lama di garap oleh masyarakat setempat tanpa adanya izin dari pemerintah. Wilayah Izin Usaha Pertambangan. Wilayah Pencadangan Negara, yang selanjutnya disebut WPN, adalah bagian dari WP yang dicadangkan untuk kepentingan nasional. Pengertian penambangan rakyat yaitu “Suatu usaha pertambangan bahan-bahan galian dari semua golongan a,b, dan c seperti yang di maksud dalam pasal 3 ayat (1) yang dilakukan oleh rakyat setempat secara kecil-kecilan atau secara gotong royong dengan alat-alat sederhana untuk pencarian sendiri”. Setelah diterbitkannya UU Minerba, bentuk pengusahaan adalah dalam bentuk izin usaha pertambagnan (IUP) dan izin pertambangan rakyat, namun KK/PKP2B sendiri masih tetap berlaku hingga berakhirnya masa kontrak/perjanjian. Wilayah Pertambangan Rakyat yang selanjutnya disingkat WPR, adalah bagian dari WP tempat dilakukan kegiatanTujuannya, agar penambangan masyarakat dilakukan secara legal sesuai kaidah-kaidah penambangan yang baik. 7 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Kata kunci: wilayah izin usaha pertambangan; izin pertambangan rakyat; wilayah pertambangan rakyat; tambang timah inkonvensional. Selanjutya di dalam Pasal 136 juga menjelaskan. Izin Panas Bumi 12. 03 Nov 2014. Wilayah Pertambangan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf c dan Diktum KETIGA huruf c, menjadi dasar untuk penerbitan izin pertambangan rakyat dengan memperhatikan kriteria sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kata kunci: wilayah izin usaha pertambangan; izin pertambangan rakyat; wilayah pertambangan rakyat; tambang timah inkonvensional. Pasal 21: WPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ditetapkan oleh bupati/walikota setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota. Wilayah Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disingkat WIUP adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang IUP atau pemegang SIPB. “Kami ingin agar pendelegasian mencapai tujuannya dimana tidak ada tata kelola pertambangan minerba yang berkurang serta semua berjalan baik. izin usaha pertambangan 8. Wilayah Pertambangan Radalah bagian dari akyat Wilayah Pertambangan tempat dilakukan kegiatan usaha pertambangan rakyat. pengakhiran perizinan karena pencabutan; dan/atau c. Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus dalam WUPK yang selanjutnya disingkat WIUPK adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang IUPK. Tambang rakyat. Persoalan pertambangan rakyat, sebagian besar ilegal (Pertambangan Tanpa Izin/ PETI), semakin marak di pelosok tanah air. Ijin usaha pertambangan yang diberikan oleh para pembesar kerajaan tersesebut, mungkin saja diberikan kepada para penambang. Wilayah Pencadangan Negara, yang selanjutnya disebut WPN, adalah bagian dari WP yang "Kami kesulitan menertibkan tambang liar ini. kewenangan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara 5. Sejak emas ditemukan di Gunung Botak, Desa Dafa, Kecamatan Waelata pada tahun 2011 wajah Pulau Buru mulai terusik. net. 16, BN 2021/ NO 734; JDIH ESDM. Dampak buruk penambangan timah, selain memperburuk lingkungan, juga menimbulkan korban jiwa, khususnya tambang timah ilegal. Selain itu, pertambangan rakyat juga menyisakan beberapa permasalahan antara lain masih tingginya tingkat kekeruhan sungai akibat pertambangan emas rakyat, masih banyaknya penambangan. id - Bayah adalah sepenggal sejarah tentang batu bara, semesta penderitaan bagi romusha yang bekerja dan meregang nyawa di sana, juga sebenggol penghidupan bagi masyarakat kiwari yang masih. com Diman Ade Mulada Fakultas Hukum Universitas Mataram Lombok, NTB, Indonesia Email : [email protected] pertambangan rakyat hanya dapat dilaksanakan di dalam wilayah pertambangan rakyat. Wilayah Pencadangan Negara, b. Hal ini untuk memastikan bahwa kegiatan pertambangan sudah dilakukan sesuai dengan. Namun, dalam pasal tersebut, dirinya belum melihat adanya aturan khusus terkait. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu membentuk Perda tentang Pengelolaan Pertambangan. Produksi, Konstruksi, Penambangan, Pengolahan dan Pemurnian, Pengangkutan dan Penjualan, Reklamasi, Kegiatan Pascatambang yang selanjutnya disebut Pascatambang, dan Pemberdayaan Masyarakat adalah sebagaimana dimaksud dalam undang-~ndang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Jadi, tidak menggunakan teknologi canggih, sebagaimana halnya dengan perusahaan pertambangan yang mempunyai modal yang besar dan menggunakan teknologi canggih. GO. Kabupaten Solok Kegiatan penambangan yang banyak dilakukan oleh masyarakat Solok adalah penambangan pasir, batu dan kerikil (sirtukil) dan penambangan emas. "Kalau bisa mereka (BUMDes) jadi sumber untuk mengatur kampung secara baik juga dengan kampung serta kelembagaan adat mengatur dengan baik untuk mendukung hak akses dan dapat manfaat langsung dari hasil pertambangan," kata. Selanjutnya legal power. Wilayah Usaha Pertambangan Khusus; atau c. Penetapan menjadi wilayah tambang rakyat dianggap menjadi salah satu solusi agar lingkungan tidak semakin hancur dan warga tetap bisa bekerja. Pengadilan Pajak. Limbah tersebut berasal dari aktivitas penambangan logam, menurut sebuah penelitian. Awalnya melalukan kegiatan pertambangan tanpa izin (PETI), para penambang di Desa Tawalaan akhirnya membentuk koperasi pada 2011 untuk membantu legalitas usaha pertambangan mereka dengan mendapatkan izin pertambangan rakyat (IPR). Dalam undang-undang tersebut tim riset dunia tambang telah menyusun secara lengkap mengenai. Statistik Pertambangan Bahan Galian 2010-2014. pertambangan rakyat, karena di dalam pelaksanaan kegiatan reklamasi dan pasca tambang pemerintah daerah berpean aktif dalam penyusunan serta tanggung jawab reklamasi dan pascatambang bersama pemegang IPR. Pertambangan adalah:15 “Sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan,BANDA ACEH, KOMPAS — Dewan Perwakilan Rakyat Aceh tengah menyusun qanun atau peraturan daerah tentang pertambangan rakyat. Melalui siaran pers yang diterima Kompas, Kamis (11/11/2021), Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Kepolisian Daerah Sulut Komisaris Besar Jules Abraham Abast mengatakan, ada 14 kasus pertambangan emas tanpa izin (PETI) yang ditangani sejak Inspektur Jenderal Nana Sudjana dilantik sebagai Kepala Polda Sulut, Maret 2021. lahan tambang yang terjadi juga meliputi perubahan bentang alam, perubahan kondisi fisik, kimia dan biologi tanah, iklim mikro serta perubahan flora dan fauna (Siswanto dkk. cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat KONTAK. Syarat pengajuan izinnya oleh pemohon yaitu:Pertambangan Rakyat di Alam Kemerdekaan Tonggak awal bagi penguasaan sumberdaya pertambangan dialam kemerdekaan adalah pasal 33 UUD 1945. Wilayah Usaha Pertambangan Khusus yang. 33. Usaha Pertambangan Daerah adalah usaha pertambangan yang dikelola oleh Pemerintah Daerah,yang WIUP-nya berada dalam wilayah Provinsi Kalimantan Barat termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil. Sedangkan Wilayah Pencadangan Negara (WPN) adalah bagian dari wilayah pertambangan yang dicadangkan untuk kepentingan strategis nasional. Dia menambahkan, perizinan tambang rakyat saat ini masih sulit karena belum optimalnya komitmen dari pemerintah daerah dalam menetapkan Perda Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR). ABSTRAK PERATURAN. Jumat (11/3/2022) malam,. Pertambangan rakyat diatur dalam pasal 1 yang menentukan bahwa semua bahan galian (a,b,c) yang diusahakan oleh rakyat secara kecil-kecilan dengan alat-alat sederhana untuk pencaharian sendiri menurut adat kebiasaan daerah atau diusahakan secara koperasi. 609 tambang logam aktif dan 159. Wilayah Pertambangan Rakyat . Aturan tambang rakyat. Hukum Pertambangan di Indonesia, Jakarta, Raja Grafindo. Tahun 2009 merupakan babak baru bagi Dengan adanya Penetapan Wilayah Pertambangan pertambangan mineral dan batubara di Indonesia khususnya (WP) nantinya merupakan dasar untuk pemberian Izin di wilayah Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah Usaha Pertambangan (IUP), Izin Usaha Pertambangan 89 JURNAL HIMASAPTA, Vol. Daripada buat kesalahan, ini mau dirumuskan lagi," katanya. persyaratan perizinan. wilayah pertambangan 6. Sebelumnya melalui UU 4/2009, usaha pertambahangan dilaksanakan dalam bentuk Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). menciptakan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat. Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) adalah bagian dari WP tempat dilakukan kegiatan usaha pertambangan rakyat. Izin Usaha Pertambangan Khusus yang. 12. Qanun tersebut menjadi salah satu jalan untuk memutus polemik pengelolaan sumur minyak rakyat di Aceh yang berbahaya, tapi jadi tumpuan ekonomi banyak orang. “Pembicaraan dalam sidang hanya seputar birokrasi perizinan, investasi dan divestasi saham, keselamatan rakyat korban tambang, ancaman kesehatan akibat. Istilah tambang rakyat secara resmi terdapat pada Pasal 2 huruf n, UU No. ID : 12 HLM. Izin usaha pertambangan akan menjadi salah satu indikator apakah usaha tersebut memiliki dampak positif juga terhadap kehidupan masyarakat sekitar dan lingkungannya. Pemerintah kemudian menetapkan sembilan lokasi percontohan pertambangan rakyat dari Peti kepada pertambangan rakyat berizin. Direktur Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Lana Saria menegaskan pertambangan rakyat merupakan kegiatan berizin dan dilengkapi dokumen resmi. negara atas bahan tambang. Liputan6. Hadirnya pertambangan rakyat juga didukung dengan adanya peraturan terkait pelaksanaan pertambangan rakyat dengan kaidah pertambangan yang baik. Konflik yang terjadi diwilayah Gunong Ujeun disebabkan oleh adanyaAktivitas Penambangan Tanpa Izin (PETI) oleh masyarakat bukan lingkar tambang di area prospek dan berdampak pada terganggunya aktivitas investasi dan kegiatan pertambangan. Pasal 21 memuat tentang aturan penetapan wilayah pertambangan rakyat; Pemerintah Pusat segera melakukan koordinasi dengan Pemda Provinsi dan Instansi Pemerintah terkait dalam rangka pelaksanaan Perpres Nomor 55 Tahun 2022. Wilayah Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut WPR, adalah bagian dari WP tempat dilakukan kegiatan Usaha Pertambangan rakyat.